Awal bulan ini, People’s Bank of China (PBOC) yang merupakan otoritas bank sentral yang mengatur lembaga keuangan dan menyusun kebijakan moneter negara tersebut, mengeluarkan sebuah pernyataan. Bahwa “mereka akan memblokir akses ke semua pertukaran cryptocurrency domestik dan asing serta situs ICO.” Apakah artinya semua aktivitas Bitcoin dilarang di negara Tirai Bambu tersebut? Apa dampaknya bagi Indonesia?
Menurut berita yang dilansir oleh BusinessInsider tersebut, China bertujuan untuk menekan semua perdagangan cryptocurrency dengan larangan pertukaran asing.
Negara Tirai Bambu ini telah mengeluarkan maklumat reguler dan mengambil langkah-langkah untuk mencegah penggunaan mata uang kripto di negara tersebut. Perkembangan baru-baru ini dapat sepenuhnya menghilangkan aktivitas perdagangan dan pertambangan cryptocurrency di negara berpenduduk terbesar di dunia tersebut.
Otoritas pengawas China telah memberlakukan larangan penawaran koin awal (initial coin offering / ICO). Sebuah proses penggalangan dana berbasis cryptocurrency, dan menyebutnya ilegal di China pada bulan September 2017 yang lalu.
Larangan tersebut memicu penurunan harga Bitcoin instan sebesar 6%. Setelah larangan tersebut, pertukaran bitcoin BTCC berbasis di Shanghai terpaksa menutup operasi perdagangannya di China.
Tindakan peraturan ini oleh China ditujukan untuk mengendalikan mafia yang meningkat dengan melibatkan mata uang kripto yang terdesentralisasi dan tidak diatur yang baru-baru ini melonjak.
Namun, meski larangan ICO dan penurunan sesaat, perdagangan kripto berlanjut di China, karena banyak peserta beralih ke bursa asing, seperti yang berbasis di Hong Kong dan Jepang, untuk menangani mata uang virtual.
Dalam serangkaian langkah, PBOC memperketat peraturan di dealer domestik yang terlibat dalam transaksi kripto dan transaksi valuta asing asing. Ini juga melarang lembaga keuangan China berbasis kesepakatan dan pendanaan dalam kegiatan terkait cryptocurrency tersebut.
Pemerintah China Khawatir Tentang Penipuan
Pengumuman baru-baru ini secara efektif melarang penggunaan kripto di China, termasuk Bitcoin dilarang dan muncul seiring People’s Bank of China melihat peningkatan perputaran dalam transaksi luar negeri yang mengarah pada penghindaran kepatuhan terhadap peraturan.
Ini memberi ruang bagi banyak risiko sistem moneter karena penerbitan cryptocurrency yang tidak sah. Hal ini juga memungkinkan munculnya skema pemasaran multi level dan sistem Ponzi yang terus meningkat.
PBOC memandang mata uang virtual sebagai ilegal. Ini karena tidak dikeluarkan oleh institusi moneter yang diakui, tidak memiliki status hukum apapun yang dapat membuat mereka setara dengan uang. Oleh karena itu, institusi moneter ini menyarankan agar tidak melakukan peredaran kripto sebagai mata uang.
Namun, implikasi realistis dari aturan Bitcoin dilarang tersebut masih belum pasti. Dan tidak mungkin mereka akan secara efektif menghilangkan perdagangan cryptocurrency sepenuhnya.
China adalah rumah bagi sejumlah besar peternakan pertambangan Bitcoin karena banyak daerah menawarkan listrik bersubsidi murah, membuat usaha pertambangan menjadi menguntungkan.
Banyak yang setuju bahwa Bitcoin dilarang dan Altcoin lainnya oleh pihak berwenang China akan berdampak negatif pada keseluruhan pasar mata uang digital. Peraturan yang ketat oleh PBOC akan “benar-benar mempertimbangkan alam semesta cryptocurrency,” ujar Wayne Cao, seorang CEO perusahaan yang baru-baru ini menawarkan 10 miliar token di ICO.
Pada bulan Januari 2018, Bobby Lee, CEO dan salah satu pendiri BTCC (yang menutup operasi China), menyatakan harapannya bahwa “Hanya masalah waktu sebelum China mencabut larangan pertukaran kripto.” Dalam sebuah wawancara dengan CNBC, Lee mengatakan bahwa sifat kripto yang tahan lama akan memungkinkan mereka untuk kembali mengikuti peraturan lainnya.
Pertanyaan tetap pada keefektifan peraturan tersebut. Ini karena menjinakkan pasar mata uang virtual blockchain yang terdesentralisasi dan bebas peraturan, akan tetap menjadi tantangan besar bagi regulator dunia nyata.
Di Indonesia sendiri, Bank Indonesia telah resmi mengeluarkan aturan bahwa melarang penggunaan Bitcoin dan juga mata uang virtual lainnya sebagai alat pembayaran yang sah.
Seperti yang dilansir oleh BBC.com, bahwa dalam konteks untuk sistem pembayaran, Bitcoin bukan merupakan alat pembayaran yang sah. Hal ini diatur dalam Peraturan Bank lndonesia yaitu tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran pada tahun 2016.
Dalam pasal 34 disebutkan bahwa “Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dilarang: (a) melakukan pemrosesan transaksi pembayaran dengan mengunakan virtual currency.”
Lebih spesifik disebutkan dalam keterangannya yang dimaksud dengan virtual currency adalah uang digital yang diterbitkan selain oleh otoritas moneter pusat dan didapatkan dengan cara ditambang (mining). Sehingga, cryptocurrency seperti Bitcoin, Litecoin, Dogecoin, Ripple, Ethereum, Namecoin, dan lain sebagainya.
Aturan-aturan tentang pelarangan Bitcoin dan mata uang kripto tersebut juga diikuti oleh beberapa negara di dunia, seperti Amerika Serikat, Inggris, Jepang, dan masih banyak lagi lainnya. Tentunya, hal ini sangat berdampak pada harga Bitcoin yang tidak stabil.
Beberapa pekan ini, harga Bitcoin mengalami tekanan dan terus menurun dari pekan-pekan sebelumnya. Ini akibat berita yang sangat berdampak bagi aktivitas perdagangan maupun tambang Bitcoin. Tak hanya Bitcoin, hampir semua Altcoin mengalami penurunan yang signifikan.